Keberadaan WNA Mesti Diawasi dan Harus Bermanfaat Bagi Negara

Keberadaan WNA Mesti Diawasi dan Harus Bermanfaat Bagi Negara

Reporter: Rambe Purba, SE

Kabarrakyat.co, Bandung – Kepala Divisi Administrasi, Dodot Adikoeswanto membuka rapat TIMPORA bertempat di aula Kanwil Kumham Jabar, Selasa, 6/11/2018.
Unsur terkait yang hadir dalam rapat TIMPORA ini diantaranya, Polda Jabar, Ditjen Bea Cukai, Pemprov Jabar dan para Kepala Imigrasi se Jabar.

Kabid Inteldakim Isnu Pranowo yang juga selaku ketua penyelenggara kegiatan rakor ini menerangkan bahwa dilaksanakannya Rapat Koordinasi ini adalah untuk memberikan peningkatan pemahaman bahwa Pengawasan Orang Asing merupakan tanggung jawab bersama. Untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan orang asing di wilayah Jawa Barat, tukasnya.

Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat yang diwakili Kadivmin, Dodot Adikoeswanto memaparkan bahwa Sesuai dengan pasal 71 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib, Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian, papar Dodot.

Dan sesuai dengan pasal 75 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa :
Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
e.Pengenaan biaya beban; dan/atau
Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Timpora merupakan amanah dari UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana tercantum pada pasal 69 ayat 1 yang berbunyi “Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri Hukum dan HAM membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah”, jelas Dodot.
Dengan mengacu pada UU Keimigrasian yang sifatnya Selektif Policy, Visa hanya diberikan kepada orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban untuk diperbolehkan masuk ke wilayah indonesia. Apabila melihat wilayah Jawa Barat yang cukup luas tidak sebanding lurus dengan jumlah petugas di lapangan dengan hanya 8 UPT Keimigrasian.

Selanjutnya Kadivmin mengatakan, dengan keberadaan Timpora, semoga permasalahan tersebut bisa diatasi, mengingat anggota Timpora terdiri dari instansi terkait dan memiliki satuan kerja yang terstruktur sampai ke kecamatan seperti Polsek, Koramil, bahkan sampai ke desa melalui Babinsa, terang Kadiv.

Jawa Barat ini memiliki sumber daya alam yang sangat strategis seperti kerajinan, kebudayaan dan pariwisata yang banyak diminati investor asing. Untuk itu, Keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing sebagai wadah tukar menukar informasi sangatlah penting. Karena di satu sisi, kehadiran orang asing baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai investor ataupun wisatawan memang diperlukan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan pengembangan daerah sesuai dengan azas keimigrasian selektif policy, namun dari sisi lain dampak negatifnya pun harus dicermati bersama, ungkap Dodot.

Usai rapat Timpora dilaksanakan, Kadiv Imigrasi Kemenkumham Jabar, M. Henri langsung memimpin RDK ( Rapat dalam Kantor ) ditempat yang sama.

Tags: ,

ad slot 728x90
ad space 400x90/