PENEGAK HUKUM MERUPAKAN UNSUR TERPENTING MENENTUKAN MASA DEPAN ANAK

PENEGAK HUKUM MERUPAKAN UNSUR TERPENTING MENENTUKAN MASA DEPAN ANAK

PENEGAK HUKUM MERUPAKAN UNSUR TERPENTING MENENTUKAN MASA DEPAN ANAK
(Kajian anak berhadapan dengan hukum)

Saat ini berdasarkan keterangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) enam tahun terakhir dari 2011 hingga 2017 anak berhadapan dengan hukum mencapai angka 9.266 kasus, dan pada tanggal 23 Juli tahun 2018 terdapat 1.885 kasus pelanggaran hak-hak anak, dari jumlah tersebut ada 504 kasus ABH, 255 kasus pornografi dan cyber crime, dan 325 kasus keluarga dan pengasuhan alternatif atau anak yang orangtuanya bercerai. Dari kasus tersebut terdapat anak sebagai pelaku yang jumlahnya pun tidak kalah tinggi (www.rmol.co). Pada kesempatan kali ini penulis ingin membahas dari sudut pandang bagaimana peran penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Sejarah terlahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bermula pada tanggal 20 November 1989 lahir-lah konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang anak, kemudian konvensi tersebut diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres No.36 Tahun 1990. Konvensi tersebut memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak (Darwan,Printis,Hukum Anak Indonesia,Bandung;Citra Aditya Bakti,2003,hlm 5). Setelah itu pada tanggal 10 November 1995 presiden telah mengajukan RUU tentang Peradilan Anak ke DPR, dan lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka Indonesia telah memiliki unifikasi hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Namun ketentuan dalam Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam konteks perubahan zaman.
Apabila kita lihat dari konsideran dalam Undang-Undang tersebut sangat mendukung perlindungan anak, namun secara substansial belum sepenuhnya dapat melindungi hak-hak dari anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 secara substansial hanya memungkinkan kewenangan diskresi yang diperbolehkan kepada penyidik untuk menghentikan atau melanjutkan perkara.

Hal itulah yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana memperbolehkan setiap instansi melakukan Restorative Justice melalui Diversi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana yang dimaksud dengan keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Melihat hal diatas maka dibutuhkan suatu sinergisitas antara para penegak hukum yang meliputi penyidik, penuntut umum, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut yaitu mewujudkan keadilan restoratif dengan langkah diversi guna kepentingan terbaik untuk anak. Banyak hal yang menjadi kendala untuk mewujudkan cita-cita tersebut yang dimana salah satunya adalah masih ada para penegak hukum yang masih belum paham substansi dari undang-undang tersebut.

Apabila kita lihat pada Keputusan Bersama yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada Tahun 2009 , pada pasal 13 disebutkan dari proses penyidikan hingga pengadilan harus selalu melakukan pendekatan keadilan restoratif yang dimana metode yang paling tepat adalah dengan mengupayakan dilakukannya diversi.

Diperkuat kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyebutkan Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Hal ini menjadi harapan bersama untuk kita yang dimana hakim merupakan ujung tombak dari criminal justice system dapat mewujudkan keadilan Restoratif, begitu pun penegak hukum lainnya terutama pihak kepolisian dan kejaksaan yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan yang dimana merupakan langkah awal ditemukannya suatu kebenaran materil.

Bahwa dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan tujuan dari diversi adalah untuk menjaga kemerdekaan sang anak dengan cara menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Sehingga penyelesaian perkara menjurus kepada sifat musyawarah untuk mufakat bukan menang atau kalah.

Maka dari itu dalam hal ini dibutuhkan keterampilan dari para penegak hukum untuk menentukan pidana pokok seorang anak yang melakukan tindak pidana sehingga hak-hak anak lebih diutamakan sebagai realisasi pengutamaan kepentingan terbaik anak.

Langkah diversi merupakan suatu bentuk yang bertujuan untuk merubah paradigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak yang berpotensi merampas kemerdekaan anak.

Dalam setiap literatur, Filosifi dasar anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, generasi inilah anak dianggap dapat melanjutkan cita-cita bangsa.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk keseriusan negara untuk melindungi kemerdekaan anak, yang dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai seorang penegak hukum untuk turut serta dalam menjaga semangat dari Undang-Undang tersebut dan turut menentukan masa depan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Penulis :
Albhi Aprilyanto
CPNS Balai Pemasyarakatan Sintang

Tags: ,

ad slot 728x90
ad space 400x90/