Kapolri Minta Para Kasatwil Kedepankan Demokratik Kepolisian Untuk Dapat Legitimasi Rakyat

Kapolri Minta Para Kasatwil Kedepankan Demokratik Kepolisian Untuk Dapat Legitimasi Rakyat

Kabarrakyat.co, Bandung – Reformasi birokrasi dalam lembaga Kepolisian terus dilakukan sejak dua tahun terakhir, dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dengan mengusung program promoter, yang menjadi visi misi Kapolri Jenderal Tito Karnavian ini, sejumlah satuan di tubuh Polri melakukan reformasi birokrasi dengan baik.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam paparannya, menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di tubuh Polri harus terus bergulir hingga ke satuan wilayah.

“Untuk melakukan reformasi institusi Polri lebih spesifik adalah birokrasinya, yang merupakan dari bagian organisasi, reformasi sesuai amanat nawacita Presiden Jokowi sehingga harus menjadi prioritas,”jelasnya saat paparan dalam acara penandatanganan MOu bersama Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi perihal keputusan bersama tentang tata cara zona integritas, menujh wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi melayani, selasa (3/4), di aula riung mumpulung, Polda Jabar.

Jenderal Tito lalu mengungkapkan, bahwa pembenahan di bidang SDM Polri terus dilakukan, untuk memperbaiki birokratnya.

“Reformasi birokrasi merupakan tuntutan jaman dari situasi bangsa saat ini, dan harus berjalan sampai ke level organisasi Polri di Wilayah,” paparnya.

Polri yang bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, melakukan penilaian terhadap satuan kerja dan satuan wilayah agar melakukan perubahan.

“Penilaian dilakukan untuk merubah mindset pemikiran birokratnya, serta sistem kerja yang lebih baik, terperinci, transparan serta humanis,” terangnya.

Kapolri lalu mengumpamakan, kepada para Kapolres di seluruh Indonesia, agar membaca buku Demokratik Polri karangan dirinya.

“Ada buku khusus karangan saya dengan judul Demokratik Polri, disitu dibahas tentang pendekatan kasatwil dalam menjalankan fungsi sebagai anggota Polri sesuai promoter,” terangnya.

Dalam buku tersebut, ada dua sisi pemahaman sebagai anggota polri. Yakni harus bisa mengedapankan profesionalitas hukum dan legitimasi masyarakat.

“Ada satu kasus di Lampung, dimana Polsek setempat menamgkap kepala desa lalu masyarakat mengamuk dan menyerang markas polsek. Kapoldanya telepon saya bahwa situasi mencekam. Saya hanya menilai dari kasus di Lampung itu legitimasi rakyat belum kuat. Ini menjadi pola agar dipahami oleh seluruh Kasatwil,”jelasnya.

Kapolri memahami, situasi di lapangan yang begitu kompleks. Namun harus dicermati mendalam.

“Jadi penanganan seperti di Lampung itu bukan salah, hanya tidak tepat. Sekarang bukan lagi jamannya kekuatan (power of abuse) melainkan pendekatam secara persuasif, agar legitimasi masyarakat bisa kita dapatkan,” paparnya.

Betkaitan dengan penandatangan Mou bersama Menpan Rb hari ini, saya berharap seluruh satker Polri bekerja sesuai misi reformasi birokrasi.

“Saya berharap layanan organisasi Polri harus baik, profesional, transparan dan humanis. Jangan membuat masyarakat takut datang ke Markas Polri. Layanan cepat, efisien dan memudahkan masyarakat tanpa harus pungli harus dilakukan di semua tingkatan satuan baik di Mabes, Polda maupun di Polres hingga ke Polsek,” paparnya.

Tags: ,

ad slot 728x90
ad space 400x90/