APKASINDO Minta Kebun Kelapa Sawit Petani di Riau Dikeluarkan dari Kawasan Hutan

APKASINDO Minta Kebun Kelapa Sawit Petani di Riau Dikeluarkan dari Kawasan Hutan

Reporter; Rambe Purba

Kabarrakyat.co, PEKANBARU – Persoalan petani sawit di Indonesia khususnya di Riau, tidak saja menghadapi penolakan CPO Indonesia serta menurunya harga TBS ditingkat petani akibat berbagai  isu negatif kelapa sawit Indonesia seperti tudingan pelanggaran HAM, Penggunaan Tenaga Kerja di bawah umur, perampasan hak tanah adat/ulayat, perusakan hutan bahkan sampai munculnya isu  efek mengkonsumsi minyak sawit Indonesia yang bisa mengakibatkan infertilitas dan penyakit paru.

Di dalam negeri sendiri, persoalan inti dari perkebunan kelapa sawit khususnya di Riau selain terkendala oleh PP 57/2016 tentang gambut juga keberadaan kebun sawit yang berada dalam kawasan hutanyang dikomplain komisi negara UE.

Oleh karena itu, Ketua APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) DPW Riau Gulat Mendali Emas Manurung selain meminta PP 57/2016 itu direveisi karena sebahagian besar kebun sawit di Riau sebahagian besar berada di kawasan gambut, juga mendesak Pemerintah Pusat mengeluarkan lahan kebun sawit petani dari dalam kawasan hutan.

Hal itu disampaikan Gulat kepada Tim Kementerian Luar Negeri yang dipimpin langsung Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Leonard F Hutabarat PhD dengan Ketua APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) DPW Riau Gulat Mendali Emas Manurung di Jalan Arifin Ahmad, Sabtu (27/05)

Hadir juga dalam pertemuan itu Wakil Ketua APKASINDO Riau Sisdinata, SE MM dan Wakil Ketua Bidang Humaa Eddy Akhmad RM, serta Prof Dr Yusmar Yusuf (Dewan Pakar).

Menurut Gulat, sudah saatnya Pemerintah memberikan proteksi terhadap petani sawit yang telah banyak memberikan konstribusi terhadap perekonomian negeri ini. Sementara salama ini, aturan atau regulasi yang dibuat Pemerintah justru memberatkan petani.

“Contohnya, karena lahan petani sawit berada dalam kawasan hutan, selain akan berhadapan persoalan hukum, mereka juga tak dapat menerima bantuan dana replanting. Bayangkan dari 4,5 juta hektar, hanya 1600 hekar kebun sawit petani yang mendapat bantuan dana replanting gara-gara lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan,’’ tegas Gulat.

Oleh sebab itu, lanjut Gulat pihaknya berharap Pemerintah Pusat dapat mengeluarkan kebun sawit petani keluar dari kawasan hutan.

Gulat memaparkan bahwa sawit bukanlah perusak hutan (deforestasi), justru perkebunan kelapa sawit yang terendah dari segi deforestasi, hal ini berdasarkan kajian Komisi Eropa sendiri pada 2013 (bukan hasil kajian Indonesia), total 239 juta hektar deforestasi global dalam 20 tahun, 58 juta hektar sektor peternakan, 13 juta hektar kedelai, 8 juta hektar jagung, dan 6 juta hektar kelapa sawit.

Dengan kata lain, total perkebunan keapa sawit dunia hanya berkontribusi kurang lebih 2,5% terhadap deforestasi global, data yang dihasilkan komisi eropa ini sangat seksi dan justru menghantam bisnis utama di eropa sendiri.

Menurut Gulat justru kelapa sawit sebagai penyelamat lingkungan karena satu daur usaha kelapa sawit membutuhkan waktu 22-25 tahun, bandingkan saja dengan akasia hanya 5-7 tahun sudah harus ditebang, sengon, pisang, jagung dll semuanya umur 1 daurnya jauh dibawah kelapa sawit.

Sementara itu, Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Leonard F Hutabarat PhD mengatakan, pertemuan dengan APKASINDO Riau merupakan upaya untuk melihat langsung dengan kondisi yang ril persoalan-persoalan yang dihadapi petani kelapa sawit.

Hal ini tidak saja penting bagi Pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan petani, juga untuk mengantisipasi issu negatif sawit Indonesia yang selama ini sangat merugikan kita. (Kr-1).

 

Tags: ,

ad slot 728x90
ad space 400x90/