Korban Penggelapan PT Hakadikon, Minta Tim Kuasa Hukum Polda Jabar Perjuangkan PK Praperadilan

Korban Penggelapan PT Hakadikon, Minta Tim Kuasa Hukum Polda Jabar Perjuangkan PK Praperadilan

KabarRakyat, Bandung – Adi Susanto (50) selaku komisaris PT Hakadikon yang menjadi korban penggelapan dan penjualan aset oleh HS, Direktur Utama PT Hakadikon , berharap agar Polda Jawa Barat melalui tim kuasa hukum bidang hukum Polda Jabar untuk memperjuangkan maksimal kasus PK praperadilan agar bisa naik ke tingkat  MA (mahkamah agung) dengan maksimal.

Dalam pernyataannya kepada wartawan, menyikapi sidang perdana PK (peninjauan kembali) praperadilan yang digelar Rabu (24/2) lalu. Dianggap tidak memihak dirinya selaku korban yang mengalami kerugian hingga RP 20 Milliar.

” Rabu kemarin saya menghadiri sidang PK di Pengadilan Bale Bandung, saya melihatnya miris, karena jadwal sidang dalam surat itu pukul 10.00 wib.  Ternyata dirubah lebih cepat satu jam, dan itu membuat saya kecewa,” ujar Adi Susanto kepada wartawan Jumat (26/2) di Bandung.

Dalam sidang PK praperadilan tersebut, juga terlihat adanya dugaan kongkalikong antara pihak PN dengan pihak HS.

” Di pengadilan Bale itu setiap sidang diumumkan pake mikrofon, kenapa saat sidang PK praperadilan kasus saya tidak diumumkan. Sedangkan sidang lainnya diumumkan, ” keluhnya.

Adi mengaku, akan memperjuangkan PK praperadilan ini bisa dilimpahkan ke Mahkamah Agung,  jika tidak kasus PK praperadilan ini jadi salah satu kasus yang diduga ada praktik mafia peradilan.

” Saya memperjuangkan hal ini, karena saya merasa dirugikan baik secara psikologis dan materil,” ujarnya.

Adi menambahkan, saat ini dirinya bersama keluarga tinggal di sebuah rumah kontrakan, setelah adanya kejadian penggelapan dan penjualan aset di PT Hakadikon.

” Saat ini saya mengontrak disebuah rumah, bahkan saya harus tertatih-tatih untuk membiayai pendidikan ketiga anak saya,” jelasnya.

Selain itu, Adi  juga mengkritisi tim kuasa hukum Polda Jabar yang dalam pernyataannya membuat ambigu dirinya sebagai korban penggelapan.

” Seharusnya dalam sidang PK praperadilan ini pihak kuasa hukum Polda maksimal dan memperjuangkan dengan baik, bukan membuat ambigu mengenai PK praperadilan jika layak dilanjutkan ke MA, jika tidak layak tidak lanjutkan. Membuat saya hampir putus asa menghadapi masalah ini,” terangnya.

Untuk diketahui, Polda Jabar mengajukan sidang PK Praperadilan terhadap putusan PN Bale Bandung yang membebaskan tersangka penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 20 miliar bernama Herman Sudarta.

Herman diduga menjual aset PT Hakadikon dengan membeli tanah di wilayah Cihanjuang Kabupaten Bandung Barat yang kemudian digadaikan ke Bank Victoria. Hal itu pun kemudian dilaporkan ke Polda Jabar. Setelah dilakukan penyelidikan hingga tahap penyidikan, penyidik Polda Jabar pun menetapkan Hendra Sudarta sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Namun, tidak terima suaminya ditetapkan tersangka, istri Hendra Gilian Goei pun mengajukan sidang praperadilan yang kemudian dimenangkan hakim praperadilan dan membebaskan tersangka Hendra dengan putusan pengadilan nomor 03/Pid.Prap/2015/PN.BLB tertanggal 16 November 2015 yang dipimpin hakim Mochammad Sholeh. Atas putusan hakim tersebut, Polda Jabar pun mengajukan sidang PK Praperadilan.[kr-1]

Tags: , , , , ,

ad slot 728x90
ad space 400x90/