Pemkot Cimahi Butuh Payung Hukum Terapkan Kantong Plastik Berbayar

Pemkot Cimahi Butuh Payung Hukum Terapkan Kantong Plastik Berbayar

KabarRakyat, Ciamahi – Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi M Ronny mengatakan bahwa pemkot Cimahi menginginkan adanya peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum dalam penerapan kantor plastik berbayar di setiap minimarket dan penggunaan uang itu sendiri.

“Peraturan menterinya juga belum turun, maka, ketika kita menerapkan program lingkungan ini payung hukumya apa harus jelas” katanya, Senin (22/2).

Ronyy mengatakan pada dasaranya Pemerintah Kota Cimahi siap mengikuti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut untuk mengurangi sampah plastik. Namun, kebijakan pembebanan kantong plastik kepada masyarakat itu, kata dia, sementara belum dapat dilaksanakan di Cimahi karena tidak adanya payung hukum berupa Perda maupun peraturan wali kota.

“Masalah kantong plastik berbayar ini kami tidak ada instruksi untuk menggunakannya, jadi belum menerapkan kebijakan tersebut,” katanya.

Ronny mengimbau kepada minimarket yang sudah memberlakukan kantong plastik berbayar agar tidak memanfaatkan uang hasil pungutan kantong plastik tersebut untuk keuntungan perusahaan.

“Peraturan itu yang mengatur pengendalian kantong plastik berbayar dan penggunaan uangnya,” katanya.

Ia berharap pungutan uang dari pembelian kantong plastik itu dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan lingkungan dan kebersihan daerah.[kr-1]

Tags: , , ,

ad slot 728x90
ad space 400x90/