2016, Pemprov Jabar Akan Tertibkan Seluruh Tambang

2016, Pemprov Jabar Akan Tertibkan Seluruh Tambang

KabarRakyat, Bandung – Pemerintah provinsi Jawa Barat akan menertibkan seluruh tambang mineral dan energi yang ada di Jawa Barat, baik pengusaha kecil, sedang, besar hingga tambang perorangan.

“Penertiban tersebut dilakukan karena pengelolaan izin dan penataan tambang mineral atau galian C diserahkan ke pemerintah Provinsi yang sebelumnya proses izin tersebut di tingkat pemerintah kabupaten/kota,” kata Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan,Senin (15/2).

Aher mengatakan, saat ini memang banyak tambang khususnya galian C yang memang menyalahi aturan, misalnya lahan tambang yang tidak sesuai dengan izin atau melebar, kemudian daerah konservasi yang malah ditambang, padahal sudah jelas-jelas tidak boleh.

“Hampir di semua daerah di Jawa Barat yang daerahnya ada tambang itu melanggar, kami sudah dua tahun ke belakang sudah melakukan penataan dan penertiban,” kata Aher.

Menurut dia, yang menyalahi aturan atau beroperasi tidak sesuai dengan izin pihak menutup tambang tersebut hingga ijin dan operasinya sesuai dengan aturan yang ada.

“Kami tidak akan membuka lagi hingga izinnya diurus kembali sampai benar, salah satunya adalah tambang pasir besi kami tutup sementara hingga ijinnya benar, banyak sekali kesalahan dari pengusaha pasir besi, hingga mereka juga menunggak retribusi,” katanya.

Dikatakannya, pada tahun 2017, 100 persen seluruh pengelolaan galian C ditangani oleh provinsi, saat ini izin perpanjangan dan pembuatan ijin sudah dilakukan di Provinsi, dan penaataan galian C Provinsi sudah dilakukan dua tahun ke belakang.

“Kita juga akan pantau terus semua galian C yang ada saat ini, termasuk yang ijin beberapa waktu lalu dari semua daerah saya terima masih banyak masih belum benar, kami tidak berikan izin untuk mereka persayaratan masih salah,” ujarnya.

Aher menambahkan, pertemuan di KPK tersebut membahas aturan berbagai pertambangan yang ada di Indonesia yang mencapai ribuan pengusaha tambang, pemantauan, penataan dan persamaan persepsi dengan kementrian, KPK dan 12 gubenur di Indonesia.

“Untuk pemantauan tambang KPK juga akan turun tangan, disamping pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan,” ujar dia.

Pihaknya berharap, semua tambang yang ada di Jawa Barat tidak merusak lingkungan, pengusaha harus pro terhadap lingkungan, harus ada amdal (Analisa Dampak Lingkungan) yang dijalankan dengan baik bukan hanya sebagai persyaratan perijinan saja.

“Kalau misalnya tambang itu telah menebang sejumlah pohon maka harus diganti menanam pohon sesuai yang ada amdal, sedangkan saat ini belum seperti itu amdal hanya bagian dari persyaratan saja,” kata Aher.[kr-1]

Tags: , , ,

ad slot 728x90
ad space 400x90/