Pengadilan Bale Bandung Bantah Adanya Dugaan Mafia Hukum Dalam Kasus Korupsi PT Hakadikon

Pengadilan Bale Bandung Bantah Adanya Dugaan Mafia Hukum Dalam Kasus Korupsi PT Hakadikon

KabarRakyat, Bandung – Pengadilan Negeri Bale Bandung membantah adanya tudingan praktik mafia peradilan, dalam praperadilan oleh tersangka HS kepada Polda Jabar, bulan November 2015 lalu.

Pernyataan ini dibantah Pengadilan Negeri Bale Bandung, saat menerima pendemo dari massa LSM Generasi Pelurus Bangsa, yang menuntut adanya transparansi dalam kasus praperadilan tersebut.

Kordinator aksi Reno Sihombing, menyatakan merasa prihatin dengan kasus yang dialami oleh Adi Susanto selaku komisaris PT Hakadikon, karena asetnya dijual oleh saudara HS selaku Direktur utama Hakadikon yang ditetapkan tersangka oleh Polda Jabar.

“Kami berangkat dari keprihatinan atas kasus yang menimpa Adi Susanto, kami melihat adanya ketidakjelasan kasusnya, sehingga kami menggear aksi damai ini,” ujar Reno kepada wartawan usai aksi di PN Bale Bandung, Selasa (9/2).

Reno menambahkan, dari penjelasan pihak PN Bale Bandung, menyatakan bahwa tidak ada praktik mafia peradilan dalam siding praperadilan tersangka HS kepada Polda Jabar.

“Kalau dari penjelasan pihak PN, mengakui dalam penanganan kasus ini tidak ada dugaan mafia peradilan, namun untuk kasus lain tidak menutup kemungkinan. Untuk kasus praperadilan sendiri, yang kini dalam proses PK (peninjauan kembali), pihak PN mengakui adanya sejumlah kelalaian petugasnya,” jelas Reno.

Aksi elemen massa LSM tersebut, berlangsung selama 20 menit di depan PN Bale Bandung, dalam aksi tersebut pihak kepolisian menjaga ketat jalannya aksi.

Sementara itu pihak PN Bale Bandung melalui Humas, Ratmoho mengatakan rasa terima kasih yang mendalam atas control social kinerja PN Bale
Bandung.

“Kami ucapkan terima kasih atas kontrolnya terhadap lembaga kami, kami berharap agar pengawasan dari masyarakat bisa membawa lembaga kami lebih baik lagi,” ujar Ratmoho usai menerima perwakilan pendemo kepada wartawan.

Terkait proses sidang PK sendiri, Ratmoho menjelaskan pihaknya mengakui adanya kecerobohan yang terjadi dalam berita acara berkas kasus praperadilan terhadap Polda, yang akan masuk ke tahapan sidang PK.

“Saat itu staf kami mengetik berita acara di laptop, filenya disimpan di Flash disk, namun Flashdisk tersebut terkena virus. Sehingga data-datanya hilang. Dan ini menjadi tanggung jawab kami,” jelas Ratmoho.

Atas kejadian tersebut, pihak PN telah menunjuk panitera kembali dalam waktu dekat, dan akan menjadwalkan sidang PK dalam minggu ini.

“Berkas yang ada sudah lengkap, panitera juga akan kita tunjuk. Dan tinggal menetapkan jadwalnya saja. Sehingga kami bisa melaksanakan sidang PK ini sesegera mungkin,” paparnya.

Ratmoho menambahkan, bahwa tudingan adanya praktik mafia peradilan dalam penanganan praperadilan ini, kami bantah dengan tegas.

“Saya bantah adanya dugaan mafia praperadilan dalam kasus ini, kalau dalam kasus lain saya tidak mengetahuinya,” pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, Polda Jawa Barat menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pra peradilan Negeri Bale Bandung yang membebaskan tersangka penipuan dan penggelapan uang senilai Rp20
milyar inisial HS.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombespol Sulistyo Pudjo Hartono menjelaskan, putusan bebas praperadilan pada 17 November 2015 dengan Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN.Blb yang menyebutkan bahwa Polda Jabar menjalankan tahap lidik dan sidik, hingga penahanan terhadap tersangka HS tidak sah secara hukum, perlu disikapi dengan tegas.

“Kita hormati putusan hakim di pra peradilan. Tentu saja, kita tidak segampang itu, kita lakukan upaya hukum untuk putusan tersebut,” ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Pudjo, Senin (7/12/2015) lalu. Menurutnya, terbitnya putusan bebas itu sebenarnya beriringan dengan tahap pemberkasan untuk pelimpahan kepada kejaksaan agar tersangka segera diadili.

“Perkara ini udah P21, walaupun telat dalam hitungan jam dengan terbitnya putusan itu,” katanya.

Tidak hanya itu, putusan pra peradilan itu dinilai ada suatu ketimpangan, oleh karena itu langkah hukum peninjauan kembali menjadi jalur tepat.

“Memang banyak hal yang perlu dilihat dalam putusan itu,” terangnya. Sementara itu sebelumnya korban penipuan dan penggelapan dengan kerugian Rp.20 miliar protes atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung yang memenangkan praperadilan tersangka HS. Pengadilan Negeri Bale Bandung memutus bebas pra peradilan atas tersangka kasus penipuan dan penggelapan pasal 374 KUHP, berinisial HS. Proses penyidikan dilakukan oleh Polda Jabar sejak bulan Maret 2015 lalu.

Putusan praperadilan tertanggal 17 November 2015 dengan Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN.Blb. yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Mochammad Sholeh, SH, MH menyatakan, bahwa Polda Jabar dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga penahanan terhadap tersangka HS tidak sah secara hukum.Surat perintah penyidikan nomor: SP.SIDIK/81/III/2015/Dit.Reskrimum tertanggal 18 Maret 2015 dan atas segala implikasinya tidak sah secara hukum.

Menyikapi adanya parperadilan yang menyatakan tersangka HS dinyatakan tidak bersalah dalam kasus yang dilaporkan oleh Adi Susanto selaku Komisaris PT Hakadikon kepada HS yang merupakan Direktur Utama Hakadikon, pihak pelapor dalam hal ini Adi Susanto, menduga adanya dugaan praktik mafia peradilan.

Didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Pelurus Bangsa yang dipimpin Oleh Reno Sihombing, Adi Susanto dengan tegas meminta seluruh lembaga hukum terkait membongkar praktik mafia peradilan yang diduga terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung saat sidang praperadilan sejak awal November hingga putusan praperadilan tanggal 17 November lalu.

“Saya sebagai pelapor kasus penipuan dan penggelapan terhadap HS, meminta seluruh lembaga hukum di negeri ini untuk membongkar praktik mafia peradilan ini. Jika terbukti adanya praktik mafia peradilan, kami meminta agar ditindak tegas sesuai dengan program revolusi mental pemerintahan Jokowi-JK saat ini,” jelas Adi di Bandung, (3/12) lalu.

Sementara itu menurut Reno Sihombing, kasus praperadilan di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang sarat dengan adanya kolusi, sudah kami laporkan ke Komisi Yudisial, dan Panwas Hakim.

“Kita sudah melaporkan perihal putusan praperadilan yang dimenangkan HS terhadap Polda Jabar, tanggal 24 November lalu kita sudah melaporkan ke Komisi Yudisial untuk ditindak lanjuti,” jelas Reno.

Pihak LSM yang dipimpin Reno juga mengklaim mempunyai bukti dan data-data dugaan adanya mafia peradilan saat praperadilan oleh tersangka HS di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

“Kita punya data-data dan beberapa bukti yang diduga menjadi bagian dari praktik mafia peradilan dalam kasus praperadilan,” jelasnya. Kasus pelaporan terhadap HS sendiri, dilaporkan oleh Adi Susanto ke Polda Jawa Barat awal Maret 2015 lalu, karena HS diduga menggelapkan aset PT Hakadikon menjadi aset pribadi.

“HS diduga menjual aset PT Hakadikon dengan membeli tanah di wilayah Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, dimana sertifikat tanah tersebut digadikan ke Bank Victoria senilai Rp 20 Milliar, yang selanjutnya uang tersebut diperuntukan dalam pembangunan salah satu hotel di Bandung yang dipimpin oleh HS sebagai Dirut dari PT KCPP,” ujar Adi.

Saat dikonfirmasi ke pihak Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Humas PN Bale Bandung, Ratmohomengatakan bahwa pihak PN Bale Bandung telah mengeluarkan putusan prapereadilan atas Polda Jabar denganpemohon HS atas proses penangkapan serta prosedur penyidikan oleh Polda yang dinilai janggal sesuai prosedur.

“Saat berkas praperadilan ini masuk awal November kita dikejar target, untuk menyelesaikan praperadilan ini selama 7 hari kerja. Sidang putusan digelar tanggal 17 November lalu, berkas masuk tanggal 5 November 2015 lalu,” ujar Ratmoho, selasa (3/12) lalu.

Sesuai hasil putusan Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN.Blb. hakim Sholeh menyatakan bahwa prosedur penyidikan, penyelidikan dan penahanan terhadap tersangka HS tidak sah secara hukum.

“Hakim berpendapat, bahwa yang dituduhkan Polisi terhadap HS sangat dini, dimana jika HS dilaporkan sebagai Dirut PT Hakadikon oleh Komisaris PT Hakadikon, maka harus sesuai UU PT no 37. Dimana kedudukan komisaris dan direksi dalam PT Hakadikon sudah dilakukan RUPS. Itu yang menjadi dasar penguatan hakim memutuskan proses penetapan tersangka terhadap HS tidak sah,” ujar Ratmoho.

Saat ditanya perihal lokasi kejadian yang dilaporkan di wilayah kota Bandung, namun pelaporan praperadilan dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung. Ratmoho menegaskan jika pihak PN menerima laporan masyarakat sesuai KUHAP.

“ Kita menerima laporan dari masyrakat sesuai prosedur KUHAP,” singkatnya

Awal Januari lalu, pihak PN Bale Bandung menyatakan sudah menetapkan Majelis hakim atas pengajuan siding PK tersebut namun  hingga saat ini PN Bale Bandung  belum menetapkan jadwal sidang PK (peninjauan kembali) yang diajukan pihak Polda Jabar. Humas PN Bale Bandung, Ratmoho menyatakan bahwa kelengkapan berkas administrasi dari pihak pemohon menjadi pertimbangan, untuk menetapkan jadwal sidang pk prapradilan yang diajukan oleh kepala kepolisian direskrimum polda Jawa barat, melalui penasehat hukumnya Ajat sudrajat, SH yang diajukan pada tanggal 30 November 2015 dengan no
perkara 03/Pid.Prap/2015/PN.Blb.

“Pihak PN Bale Bandung belum bisa menetapkan jadwal sidang karena pemberkasan dari pihak pemohon belum lengkap. Jadi setelah saya Cek, ternyata pemberkasannya belum lengkap jadi belum bisa tetapkan jadwal sidang PK nya, kan praperadilannya telan diputus,” ujarnya, Jumat (29/1).

Pihak Pengadilan Negeri bale bandung sendiri telah menetapkan majelis
hakim yang akan menangani sidang tersebut.

“Untuk majelis sudah kita tunjuk, dimana Ketua majelis Hakim yang ditunjuk yakni H. Heru mustafa,SH,MH didampingi dua anggotanya yakni Hj.Ristati.SH Dan Tohari ,SH,MH,” papar Ratmoho awal Januari lalu.[kr-1]

Tags: , ,

ad slot 728x90
ad space 400x90/