Pemprov Jabar Diminta Siapkan Syarat Untuk Penerbitan Obligasi Daerah

Pemprov Jabar Diminta Siapkan Syarat Untuk Penerbitan Obligasi Daerah

KabarRakyat, Bandung – Guna mendukung rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Kementerian Keuangan mengundang seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), dalam agenda Rapat Koordinasi, untuk membahas finalisasi persyaratan penerbitan Obligasi Daerah Pemprov Jabar.

Rakor sendiri berlangsung pada Jumat (07/08), di Gedung DWI Warna, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Jabar, Jalan Diponegoro No. 59 Bandung.

Adapun stakeholder yang diundang diantaranya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), serta tentunya unsur Pemprov Jabar, dalam hal ini Gubernur dan Pimpinan DPRD.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo menjelaskan, bahwa Pemprov Jabar, yang sebelumnya mengajukan permohonan Obligasi kepada Menteri Keuangan, sejalan dengan PMK No.111/PMK 07/2012, tentang tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban obligasi daerah.

Maka, Kemenkeu mendorong Pemprov Jabar untuk menyelesaikan seluruh persyaratan agar Obligasi Daerah bisa cepat diterbirkan.

“Persyaratan ada sekitar 8, memang ada sedikit kekurangan, tapi tadi sudah disampaikan Gubernur dan Sekda akan menyelesaikan. Ditambah persetujuan dengan DPRD, kemudian diminta juga pertimbangan mendagri,” kata Wardiasmo saat konferensi pers dihadapan awak media.

Setelah diberi izin dan diterbitkan, obligasi akan dilakukan dengab mekanisme pasar modal. Dimana setiap aktivitas di pasar modal tersebut akan diawasi pula secara seksama oleh BPK dan OJK.

“OJK juga memeberikan syarat yang cukup panjang. BPK sebagai auditor juga memberikan saran,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisioner OJK, Nur Aidah, menilai pentingnya Obligasi daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, yang akan berdampak pada perekonomian daerah.

Yang paling penting menurut OJK, adalah adanya transparansi informasi, mengingat Obligasi merupakan surat hutang yang berasal dari dana publik (masyarakat).

“Penerbitan obligasi daerah ini sangat penting, sudah saatnya, karena pembangunan Infrastruktur sangat mendesa. Disamping itu, dapat mengangkat perekonomian daerah,” pungkasnya.[kr-1]

Laporan: Andri Ridwan

Tags: , , ,

ad slot 728x90
ad space 400x90/