Tak Ada Juklak-Juknis RKP, Dana Desa Sulit Dicairkan

Tak Ada Juklak-Juknis RKP, Dana Desa Sulit Dicairkan

KabarRakyat, Bandung – Kendati Pemerinah pusat sudah meminta kepada pemerintah desa untuk segera melengkapi pengajuan proposal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, namun hingga saat ini seluruh desa di Kabupaten Bandung belum memberikan RKP sebagai persaratan pencairan dana tersebut.

Para kepala desa masih kebingungan, karena belum ada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (Juklak-Juknis) pembuatan RKP itu.

“Kita masih bingung harus mengerjakan apa. Belum ada informasi kembali dari pemerintah baik pusat maupun provinsi,”tutur Ketua Apdesi Kabupaten Bandung, Dedy Bram, Selasa (14/04).

Jika sudah ada Juklak-Juknis, kata Dedy, para kepala desa di Kabupaten Bandung baru akan bergerak untuk mencairkan dana desa tersebut.

“Kita juga belum tahu batas waktu yang diberikan oleh pemerintah,”ucapnya.

Karena itu, maka semua desa di Kabupaten Bandung belum ada satupun yang menyerahkan RKP sebagai persyaratan pencairan da a dari pemerintahan Jokowi-JK itu.

“Dana desa yang dijanjikan Rp1,4 miliar itu sangat sensitif, pertanggungjawabannya harus transparan. Kami harus sanga hati-hati,”imbuhnya.

Lebih lanjut Dedy mengatakan, dari informasi yang diterimanya, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) akan mengumpulkan pemerintah desa yang dimungkinkan sambil melakukan sosialisasi terkait hal itu.

“Kita sih inginnya cepat cair agar pembangunan di desa bisa berjalan. Cuma sekarang kita tidak tahu harus berbuat apa karena tidak ada petunjuknya,”katanya.

Kabid Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung, Agus Rizal mengakui jika belum ada satupun desa di Kabupaten Bandung yang mengajukan RKP. Pasalnya belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait RKP.

“Kami juga belum ada pemberitahuan dari pusat. Soal dananya juga belum tahu kapan cairnya. Kita masih menunggu petunjuk yang jelasnya,”kata Agus.

Menurut Agus, dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat itu memang dijanjikan pada tahun ini. Dana itupun akan dibantu dari anggaran provinsi dan kabupaten.

Pencairan dana desa terhalang karena masih banyaknya pemerintahan desa yang belum menyerahkan RKP. Dana desa yang akan diberikan sebesar Rp 1,4 miliar dan diserahkan secara bertahap hingga 2018. Setiap desa nantinya akan mendapat anggaran sebesar Rp 250 juta sampai Rp 280 juta per tahunnya.[kr-2]

Laporan: Mildan

Tags: , , ,

ad slot 728x90
ad space 400x90/